BERBAGI

LINGUISTIK FORENSIK

Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo

Kasus Ahok tidak bisa dikaitkan dengan “Linguistik Forensik”, seperti yang ditulis di Republika 15 Nov. 2016. Linguistik Forensik memang berkaitan dengan hukum, tetapi urusannya bukan seperti yang dikemukakan di situ. Forensik yang dimaksudkan urusan identifikasi, yang – di luar kebahasaan – dikenal dengan “sidik jari”.

Linguistik Forensik menelusuri “sidik bahasa”, menganalisis tulisan atau suara untuk mengidentifikasi tulisan atau suara siapa. Untuk kasus Ahok sudah jelas-jelas bahwa pidato yang di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, itu adalah memang bahasa Ahok. Bahwa itu bahasa Ahok sudah tidak perlu dibuktikan lagi dengan linguistik forensik.

Yang ditangani dengan Linguistik Forensik, misalnya, jika ada suatu tindak kejahatan dan perlu diidentifikasi siapa pelakunya. Berdasarkan bukti suara seseorang, dengan menganalisis ciri-ciri suara (misalnya, frekuensi gelombang suara), ahli linguistik forensik dapat melakukan “sidik suara”. Sebab, tiap-tiap orang memiliki suara dengan keunikannya masing-masing; ada ciri-ciri tertentu yang dapat diteliti secara linguistik.

Selain suara, yang unik pada manusia juga tulisan. Sebagai orang awam, bisa kita rasakan, misalnya, pada waktu membaca suatu teks – kalau cermat – bahwa teks ybs adalah tulisan Anton Moeliono, misalnya.

Tulisan Sarlito Wirawan memiliki kekhasan yang lain lagi, yang berbeda dengan tulisan Jakob Sumardjo. Tulisan orang-orang yang banyak kali kita baca dapat kita kenali identitasnya.

Setiap orang unik caranya memilih kata, menata kata, merangkai kalimat. Ini ada caranya di dalam linguistik untuk menelitinya. Dewasa ini penting sekali untuk mendeteksi apakah suatu teks itu tulisan asli penulisnya atau merupakan karya hasil mencontek atau melakukan plagiat, hasil kopi paste dari karya orang lain.

Jadi, linguistik forensik tidak dapat dipakai dalam kasus Ahok, tidak ada urusan menyangkut penyidikan untuk identifikasi diri. Yang diperbincangkan sudah jelas-jelas pidato Gubernur DKI di Kepulauan Seribu. Persoalannya adalah bahwa pidato lisan itu, hasil transkripsinya, dari wujud lisan dialihkan ke wujud tulisan dan hanya dipotong sebagian.

Wujud tulisan ini lalu dibahas ramai-ramai, terlepaskan dari konteks komunikasinya, konteksnya ketika diucapkan dan disampaikan kepada warga di Pulau Pramuka. Yang terjadi sampai berkepanjangan ialah bahwa yang mempersoalkannya malah orang-orang yang membaca tulisan hasil transkripsi pidato lisan atau suara video, mereka yang tidak hadir langsung mendengarkan pidato itu di Pulau Pramuka. Pendengar saat pidato itu diucapkan malahan tidak mempersoalkannya.

Persoalan seperti ini bukan urusan Linguistik Forensik. Kalau persoalan ini mau diuraikan secara linguistik, kaitannya bisa ke bidang semantik, sintaksis (kalau tidak memperhitungkan konteks pemakaiannya) dan ke bidang pragmatik, wacana (yang – tidak dapat tidak – menuntut pertimbangan konteks komunikasinya).