Tentang Kami

Tentang Kami

AMSIK

Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Konstitusi didirikan karena keprihatinan yang mendalam terhadap situasi bangsa Indonesia dalam beberapa tahun, yang memuncak di bulan-bulan terakhir ini; dan menandakan Konstitusi kita UUD 1945, perlu dikumadangkan lagi dengan kuat. Tujuannya adalah agar Konstitusi dipahami, dimengerti, dan diamalkan oleh segenap bangsa Indonesia.

Persatuan dalam kebhinekaan, keragaman, adalah kenyataan sosial dan sejarah yang melekat di negeri dengan 17 ribu pulau, 300 etnik, 700-1000 bahasa dan dialek. Kita memang beragama secara ras, etnisitas, agama dan kepercayaan, kelas dan golongan, pandangan politik dan gender. Keragaman itu diakui, dihormati, dan disepakati, dan sampai pada momentumnya yang paling bersejarah. Pada tanggal 28 Oktober 1928, delegasi pemuda mewakili berbagai keragaman itu, datang dari berbagai penjuru Nusantara, mengikrarkan Sumpah Pemuda, bersumpah menjadi satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Para pendiri bangsa selanjutnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, meneguhkan janji Sumpah Pemuda dan menyatakan diri bernaung dan berpedoman hidup pada kesejatian nilai-nilai Pancasila.

Para ahli ilmu sosial dan humaniora mempelajari bahwa identitas adalah konstruksi sosial. Kepada identitas ras, etnik, agama/kepercayaan, golongan, gender, yang beragam itu, dilekatkan sejumlah karakter, stereotipi, yang merupakan hasil konstruksi. Namun yang terjadi akhir-akhir ini adalah politisasi terhadap konstruksi identitas individu atau kelompok untuk tujuan kekuasaan dan keuntungan pihak-pihak tertentu. Peristiwa semacam ini, sangat kasat mata terlihat terutama pada peristiwa pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Alih-alih bersaing secara sehat, mengupayakan akses kesejahteraan kepada rakyat dalam berbagai bentuk layanan kesehatan, pendidikan, prasarana publik, penataan kota, reformasi birokrasi dan anggaran; yang dilakukan adalah mempolitisasi identitas, menajamkan dan membenturkan perbedaan primordial. Tidak dipikirkan bahwa aktivasi sentiment primordial, taruhannya besar sekali, yakni kehancuran persatuan bangsa, memerosotkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai, semakin tertinggal dengan negara lain, dan menanggung kerusakan yang sukar dipulihkan.

Kegaduhan menjelang Pemilu Kepala Daerah Jakarta adalah tragedi demokrasi. Peristiwa ini menunjukkan pembelajaran yang buruk terhadap warga masyarakat terkait hak untuk terus belajar demokrasi secara sehat dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan dan keadilan semua. Peristiwa itu juga tidak mendidik dan memberdayakan kehidupan politik regional warga dalam menggunakan hak pilih dan mengajukan pemimpin untuk kebaikan bersama yakni pemimpin yang kompeten, berintegritas, berkomitmen membangun masyarakat, dan bukan karena latar belakang primordial-nya. Peristiwa ini sekaligus menunjukkan wajah bangsa yang walau berketuhanan ternyata intoleran dan melupakan akar kebhinekaannya. Seharusnya politik adalah panggilan agung memperjuangkan kebaikan bersama, yang dilaksanakan hanya dengan integritas dan pengabdian luhur kepada Ibu Pertiwi.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi dan rule of law, yang menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat bagi seluruh warga negara. Namun demokrasi telah diselewengkan. Kebebasan berpendapat berubah menjadi kebablasan berpendapat dan liar, berupa pemaksaan kehendak untuk seragam dan meniadakan keragaman, kebhinekaan. Dalam situasi keruh ini, media yang seharusnya digunakan sebagai kontrol sosial dalam demokrasi, dan sarana mencerdaskan bangsa, justru digunakan sebagai alat agitasi politik identitas. Media telah digunakan untuk mengelabui masyarakat, ikut menyebarkan prasangka, ketegangan sektarian, dan konflik horizontal.

Penyalahgunaan demokrasi mewujud dalam klaim kebenaran yang selalu dilekatkan pada jumlah, sehingga yang terjadi adalah tirani mayoritas. Berada dalam kelompok dan kerumuman besar, dianggap bebas untuk bicara dan berbuat apa saja: menggalang semakin banyak masa, menghakimi lawan, menakut-nakuti masyarakat luas. Sesungguhnya ada jauh lebih banyak masyarakat dan kalangan, yang tidak sepakat, tetapi mereka hanya membisu dan berdiam diri. Ironisnya, aksi brutal yang melecehkan Pancasila dan pemerintahan negara yang sah, dilakukan di depan aparat penegak hukum, dan dibiarkan.

Celakanya, pembenaran terhadap tirani mayoritas dan politik menjatuhkan lawan, dilakukan dengan menggunakan ruang-ruang pengadilan dan hukum. Demokrasi semakin dipermainkan. Gedung pengadilan tidak steril dari penggalangan masa, pemaksaan kehendak dalam bentuk teriakan, hujatan, syiar kebencian; yang seolah dibenarkan atas nama mayoritas. Kedaulatan majelis hakim, dan kewibawaan lembaga pengadilan, seolah bisa dilumpuhkan untuk membenarkan kehendak masa jalanan. Marilah kita menantikan apakah majelis hakim berani menegakkan keadilan, atas nama Tuhan yang Maha Esa, tidak ditundukkan oleh tirani mayoritas. Apakah aparat kemanan mampu memahami dan bisa membedakan dengan jelas antara kebebasan berpendapat atau penyelewengan demokrasi; dan mampu memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap segenap warga Jakarta dan warga negara Indonesia pada umumnya. Dengan demikian kewibawaan hakim dan aparat penegak hukum sebagai penjaga gerbang keadilan dan institusi pengadilannya; tetap dapat mengemban Konstitusi dan Pancasila, menentramkan seluruh rakyat, dan memastikan keutuhan serta kejayaan bangsa Indonesia untuk seribu atau sepuluh ribu tahun lagi.