BERBAGI

Silang pendapat antara Tim Kuasa Hukum Basuki Tjahaja Purnama dengan sejumlah pihak yang berkeberatan atas sikap Basuki dan kuasa hukumnya memberikan pembelajaran berharga bagi banyak pihak dalam menyikapi persidangan Ahok yg sejak awal sarat dengan tarikan politik kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Klarifikasi dari pihak Tim Kuasa Hukum Ahok, yang membantah rencana pelaporan atas KH. Ma’ruf Amin, diharapkan tidak membuat republik ini semakin gaduh.

Secara prinsip, dalam hukum dan juga dalam ruang pengadilan setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Siapapun dia, apakah orang miskin, berpendidikan rendah, atau pemuka agama. Apa yang dilakukan oleh Ahok dan kuasa hukumnya adalah bentuk cross examination terhadap saksi KH. Maruf Amin yg adalah bagian dari proses mencari keadilan dan kebenaran atas tuduhan yang menimpa Ahok. Dengan demikian, apa yg terjadi di ruang sidang (31/1) adalah suatu hal yang biasa saja.

Kepada warga NU, diharapkan tidak terbawa hasutan kelompok-kelompok yang hendak membenturkan NU dengan pendukung Ahok dan memelihara ketegangan sosial untuk tujuan-tujuan tertentu. Apalagi posisi KH. Ma’ruf Amin dalam sidang adalah sebagai Ketua MUI bukan sebagai Ketua Dewan Syura NU. Jadi, tetap harus dilihat secara proporsional. Begitu pula untuk pihak2 lain mesti diingatkan untuk tidak mengintervensi dan mempengaruhi hakim dengan membangun opini utk mengaburkan masalah.

Bagi MUI, peristiwa eksaminasi atas KH. Ma’ruf Amin kemarin memberikan pembelajaran, betapa sikap keagamaan MUI, baik yg dituangkan dalam bentuk fatwa atau pernyataan, memiliki dampak serius bagi ketertiban sosial dan bagi kemajemukan bangsa. Karena itu, pertimbangan matang dan mendalam saat mengeluarkan fatwa adalah hal yang niscaya. Apalagi MUI sendiri tidak memilki perangkat pengendali dan pengawasan atas dampak sebuah fatwa. Karena posisi MUI yang menjadi panutan umat, maka sangat berbahaya, jika MUI berpolitik dengan posisi dan kewenangannya.

Hendardi

Setara Institute