Dinilai Ada Konflik Kepentingan, Pengacara Ahok Menolak Ahli Hamdan Rasyid di Persidangan

Dinilai Ada Konflik Kepentingan, Pengacara Ahok Menolak Ahli Hamdan Rasyid di Persidangan

BERBAGI

Dalam sidang ke-9 Selasa 7 Februari 2017, JPU mengajukan dua nelayan dari Pulau Seribu Jaenudin alias Panel dan Sahbudin alias Deni sebagai saksi (fakta).

Selain itu, JPU juga mengajukan dua ahli yaitu AKBP Muh Nuh sebagai ahli forensik dan Dr HM Hamdan Rasyid sebagai ahli agama Islam. Ahli Hamdan adalah anggota Komisi Fatwa MUI Pusat.

Mengapa ditolak? Sebab Hamdan Rasyid mempunyai konflik kepentingan (conflict of interest) dalam perkara yang sedang diperiksa di pengadilan ini.

Ada beberapa alasan:

Pertama, dalam sidang sebelumnya (31/1), Ketum MUI KH Dr Ma’ruf Amin menerangkan bahwa Pernyataan dan Sikap Keagamaan (PSK) MUI yang terbit tanggal 11 Oktober 2016 dibahas lintas Komisi di MUI termasuk Komisi Fatwa.

Dengan demikian ahli Hamdan Rasyid turut dalam rapat pembahasan PSK MUI tersebut sampai PSK MUI itu diterbitkan tanggal 11 Oktober 2016.

Kedua, dalam butir 8 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Hamdan Rasyid menerangkan bahwa Hamdan Rasyid adalah perwakilan dari MUI untuk memberikan klarifikasi dan menjadi ahli dalam perkara ini.

Dalam kapasitas sebagai Pengurus dan anggota Komisi Fatwa MUI, Hamdan Rasyid tidak kredibel sebagai ahli karena Hamdan Rasyid pernah mengikuti rapat-rapat pembahasan materi PSK MUI, pernah diminta dan memberikan pendapatnya kepada Pengurus MUI lainnya dalam perkara tersebut.

Ketiga, dengan fakta seperti di atas, ahli Hamdan Rasyid menjadi bagian dari masalah (part of problem) dalam perkara ini. Orang yang menjadi bagian dari masalah, tidaklah mungkin bisa menjadi bagian dari solusi (part of solution).

Keempat, seorang ahli dihadapkan ke persidangan suatu perkara, tujuannya untuk menjadi terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, demi tegaknya keadilan. Keadilan hanya akan tegak kalau ahli memberi keterangan yang objektif. Ahli ini tidak mungkin bersikap objektif dan kebenaran materiil pun tidak dapat diperoleh.

Kelima, keberadaan Hamdan Rasyid sebagai ahli justru bertentangan dengan prinsip universal: tidak ada ahli yang baik dan objektif, yang bisa ikut menegakkan hukum dan keadilan, manakala ahli itu mempunyai konflik kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan.

Atas dasar itu, Edi Danggur, salah satu anggota Tim Penasehat Hukum Ir Basuki Tjahaja Purnama, dalam persidangan hari ini (7/2) minta majelis hakim mempertimbangkan untuk menolak memeriksa ahli Hamdan Rasyid.

Majelis Hakim sempat break sidang sebentar untuk bermusyawarah di antara mereka. Sesaat kemudian ketua majelis hakim menyampaikan bahwa silakan tim penasehat hukum menyampaikan keberatan dalam pledoi nanti. Majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan ahli mana yang dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan nanti. Tidak semua keterangan ahli dalam persidangan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim.

Sehingga ahli Hamdan Rasyid tetap diperiksa. Namun tim PH Ir Basuki Tjahaja Purnama konsisten tidak mengajukan pertanyaan kepada ahli tersebut. Sidang pun berakhir jam 15.00 WIB, lebih cepat dari biasanya.