BERBAGI

Prof. Dr. KH. Muhammad Amin, BA, SH, MA, MM, Tidak Kredibel Sebagai Ahli Agama Islam Dalam Perkara Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM alias Ahok
Perkenankan kami, Tim Penasehat Hukum (PH) Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM alias Ahok menyampaikan keberatan kami terhadap ahli tersebut yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar keberatan kami adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST-1120-a/DP-MUI/XI/2016 tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh DR. KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Umum dan DR. H. Anwar Abbas selaku Sekretaris Jenderal. Isi Surat Tugas itu antara lain menugaskan ahli mewakili dan atas nama Dewan Pimpinan MUI memberikan keterangan sebagai ahli di hadapan Penyidik di Direktorat Tindak Pidana Umum, Bareskrim, Mabes Polri.

Kedua, bahwa dalam Surat Tugas tersebut di atas, Dewan Pimpinan MUI juga mengakui bahwa ahli tersebut adalah Pengurus Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan di sisi yang lain, dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, saksi DR. KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Umum MUI telah menerangkan bahwa ada 4 (empat) komisi yang ikut membahas dugaan penodaan agama dan ulama, yaitu Komisi Fatwa, Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdag), Komisi Pengkajian dan Komisi Infokom. Hasil pembahasan 4 (empat) komisi itulah yang menjadi dasar bagi Dewan Pimpinan MUI menerbitkan Pendapat dan Sikap Keagamaan (PSK) MUI tertanggal 11 Oktober 2016.

Ketiga, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti ahli tersebut mempunyai konflik kepentingan (conflict of interest) dalam perkara yang sedang diperiksa di pengadilan ini. Sebab di satu sisi, ia menjadi bagian dari masalah (part of problem) dalam perkara ini. Sedangkan di sisi lain, ia mau menjadi bagian dari solusi (part of solution) dengan menjadi ahli.

Keempat, bahwa seorang ahli yang dalam dirinya ada konflik kepentingan maka sangat sulit baginya untuk bersikap independen, objektif dan tidak memihak (imparsial). Tidaklah ahli bisa memberikan penilaian yang benar-benar objektif terhadap sebuah produk yang dia hasilkan atau ia turut membahas produk tersebut. Jika demikian, kebenaran materiil yang melandasi keadilan, akan sulit dicapai. Kehadiran ahli yang demikian, bukan justru menjadikan semakin terang duduknya soal (kasus posisi) dalam suatu perkara, malahan justru menjadi beban bagi seluruh pencari keadilan di ruang persidangan ini.

Kelima, bahwa larangan menjadi ahli bagi orang yang mempunyai konflik kepentingan, sudah menjadi prinsip peradilan yang universal. Ada adagium Bahasa Latin yang mengatakan: “nemo allegans suam turpitudinem audiendus est”(no one alleging his own turpitude is to be heard as an expert witness). Artinya: Tak seorang pun dapat didengar sebagai saksi ahli dalam suatu perkara, dimana ia sendiri menjadi bagian dari perkara itu sendiri. Sebab tidak akan pernah ada saksi ahli yang baik dan objektif, yang bisa ikut menegakkan hukum dan keadilan, manakala ahli itu mempunyai konflik kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan.

Keenam, salah satu prinsip peradilan kita adalah: “peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak, yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan” (Vide Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Butir I angka 3 huruf e KUHAP). Oleh karena itu, ahli yang terbukti mempunyai konflik kepentingan dalam suatu perkara, tidak patut untuk didengar keterangannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan keberatan kami agar ahli tersebut dinyatakan sebagai ahli yang tidak kredibel dan tidak patut didengar keterangannya dalam persidangan ini.

Jakarta, 13 Februari 2017

Edi Danggur
Anggota Tim PH Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM alias Ahok