Ahok ke Pulau Seribu Bukan Kampanye

Ahok ke Pulau Seribu Bukan Kampanye

BERBAGI

Lawan-lawan politik Ahok menudingnya melakukan kampanye lebih awal di Pulau Seribu pada tanggal 27 September 2016. Ahok memang diam, tidak mau buang waktu banyak untuk beri klarifikasi terhadap tudingan tersebut. Tetapi ternyata sikap diam Ahok dimanfaatkan lawan-lawan politiknya.

Sejauh mana kebenaran tudingan bahwa Ahok melakukan kampanye lebih awal di Pulau Seribu? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan memperhatikan dua hal. Pertama, ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kedua, pandangan KPU DKI Jakarta selaku “wasit” yang mengatur jalannya “pertandingan” yang bertitel pilkada.

Bukan Kampanye

Tudingan kampanye lebih awal terhadap Ahok ini sampai juga ke Bareskrim Mabes Polri. Maka melalui Surat No.B/1641/XI/2016/DitTipidum tanggal 29 November 2016, Brigjen Pol Drs. Agus Andrianto SH selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menulis surat ke Ketua KPU DKI Jakarta. Inti surat, minta penjelasan tertulis dari KPU DKI Jakarta apakah benar Ahok melakukan pelanggaran aturan KPU berkaitan dengan larangan kampanye di luar jadwal kampanye.

Dengan Surat No.607/KPU-Prov-010/XI/2016 tanggal 29 November 2016, Sumarno selaku Ketua KPU DKI Jakarta menegaskan bahwa Ahok tidak sedikit melakukan pelanggaran aturan kampanye, dalam hal ini Peraturan KPU No.7 Tahun 2016.

Alasannya bahwa Ahok bersama Djarot Saefullah Hidayat yang telah mendaftarkan diri di KPU DKI Jakarta pada tanggal 21 September 2016 belum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilukada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 atau 19 April 2017 (putaran kedua). Ahok dan Djarot baru ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 24 Oktober 2016.

Sebaliknya, sejak didaftarkan di KPU DKI Jakarta tanggal 21 September 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016, Ahok bersama pasangannya Djarot berstatus sebagai “bakal pasangan calon”. Sehingga KPU DKI Jakarta maupun pengawas pemilukada tidak berhak mempersoalkan kunjungan Ahok ke Pulau Seribu tersebut.

Penjelasan tertulis dari Ketua KPU DKI Jakarta tersebut diperkuat dengan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017 oleh Dahliah, anggota KPU DKI Jakarta. Menjawab pertanyaan majelis hakim, Dahliah mengatakan larangan-larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 PP No.16 Tahun 2016 tidak berlaku bagi Ahok sebab larangan-larangan itu hanya berlaku pada tenggang waktu kampanye 28 Oktober sampai dengan 11 Februari 2017.

Lebih lanjut, Dahliah beralasan karena kampanye per definisi berarti kegiatan menawarkan visi, misi dan program paslon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau menyakinkan pemilih. Itu berarti suatu kegiatan dapat dinyatakan sebagai kampanye apabila dilakukan oleh mereka yang telah ditetapkan sebagai paslon. Sedangkan kenyataannya bahwa pada tanggal 27 September 2016 tersebut, Ahok dan Djarot belum berstatus paslon.

KPU sudah tetapkan jadwal kampanye untuk rapat umum saja. Larangan Pasal 66 itu berlaku jika sudah ditetapkan jadwal rapat umum tetapi ada paslon yang melanggar atau melaksanakan rapat umum di luar jadwal yang ditetapkan KPU.
Kata Dahliah lagi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kelompok Kerja Bidang Pencalonan dan Kampanye, tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok di Pulau Seribu sampai dengan saat ini (31/1).

Kunjungan Kerja Biasa

Ahok ke Pulau Seribu tanggal 27 September 2016 tersebut untuk kunjungan kerja biasa dalam kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Aktivitas dalam kunjungan dinas tersebut adalah panen raya ikan kerapu, penebaran benih dan mewujudkan kerjasama antara Pemda DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta.

Program budi daya ikan kerapu itu sendiri sebenarnya sudah diujicoba sejak tahun 2014. Tetapi kurang berhasil karena hanya sedikit yang tertarik mengikuti program tersebut. Lalu diteruskan ke tahun 2015, tetap kurang berhasil juga. Maka dibuatlah kerjasama dengan STP tersebut.

Hal tersebut sesuai pula dengan penjelasan Darjamuni, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) bahwa kunjungan kerja Ahok ke Pulau Seribu ppada tanggal 27 September 2016 adalah murni kegiatan DKPKP dalam rangka merealisasikan kerjasama dengan STP di bidang budidaya ikan kerapu.

Kunjungan itu sendiri sudah direncanakan oleh DKPKP sejak bulan Juli 2016. Sejak itu, semua persiapan kunjungan dikoordinir Darjamuni sebagai Kadis DKPKP. Setelah semua persiapan selesai, Darjamuni mendatangi Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 September 2016.

Inti pertemuan dengan Gubernur Ahok saat itu, mengusulkan segera mengadakan kunjungan kerja ke Pulau Seribu. Gubernur Ahok mnyetujui. Maka terjadilah kunjungan kerja Gubernur Ahok ke Pulau Seribu pada tanggal 27 September 2017 tersebut. Tema kunjungan tetap sama yaitu budidaya ikan kerapu, bukan kampanye.

Ahli bahasa Prof Dr Bambang Kaswanti Purwo dari Unika Atma Jaya Jakarta yang memberikan keterangan dalam sidang tanggal 29 Maret 2017 menerangkan bahwa untuk mengetahui apa yang menjadi topik atau tema utama pidato Ahok di Pulau Seribu, dapat dilihat dari frekuensi kata tertinggi yang digunakan Ahok pidatonya itu.

Guru besar yang pernah mengajar Bahasa Indonesia untuk calon doktor di University of Michigan, AS, itu mencatat ada 2987 kata yang dipakai Ahok pada keseluruhan pidatonya. Kata ‘surat Al-Maidah’, ‘dibodohi’ dan ‘dibohongin’ masing-masing hanya muncul 1 kali. Namun kata ‘pulau’ 27 kali, kata ‘kerja’ 18 kali, kata ‘kapal’ 11 kali, kata ‘koperasi’ 10 kali, kata ‘program’ 9 kali, kata ‘duit’ 8 kali, kata ‘pisang’ 8 kali, kata ‘tanam’ 5 kali, kata ‘untung’ 5 kali, kata ‘nelayan’ 5 kali, kata ‘turis’ 5 kali, kata ‘laut’ 4 kali, kata ‘ikan’ 3 kali.

Berdasarkan jumlah frekuensi kata tertinggi itu dapat ditarik kesimpulan bahwa topik atau tema utama yang dibahas pada pidato Ahok berkaitan dengan program budi daya hasil laut dan hasil bumi. Bukan kampanye!

Mengendalikan Persepsi

Para politisi yang beritikat buruk tidak mudah kendalikan persepsinya. Kalau ia sudah terlanjur mempersepsikan negatif pesaingnya maka ia tidak begitu mudah berubah ketika melihat kebaikan dalam diri pesaingnya.

Kata Maurus Terentianus, ahli sastra di jaman Romawi: “auribus lupum tenere”. Secara harafiah: terlanjur menangkap serigala pada telinganya. Ini untuk menggambarkan politisi yang terlanjur memberi persepsi buruk terhadap lawannya dan tidak mungkin untuk mundur dari persepsi buruk tersebut.

Tetapi demi keadaban di ruang publik, semua persepsi buruk harus diuji kembali validitasnya atau setidak-tidaknya perlu mekanisme pengendalian persepsi. Apa yang didengar, jangan langsung dipercaya. Sebab, belum tentu orang mempergunakan alat pendengarannya secara bertanggung jawab: “aures habet et non audiunt “ – sekalipun mereka mempunyai telinga tetapi belum tentu mereka gunakan telinga mereka untuk mendengar.

Eddy Danggur

Penulis adalah seorang praktisi hukum.